KOLABORASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA TINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMILU 2029
|
Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bahari saat menjadi pemantik diskusi menjelaskan bahwa strategi kolaborasi dan hubungan antar lembaga yang dimaksud memiliki tujuan yang sama, diantaranya yakni: (1) kita harus sepaham dengan apa yang akan kita kerjasamakan; (2) bagaimana membangun ini kita harus koordinasi dengan jajaran Pimpinan Bawaslu; (3) membangun komunikasi yang efektif dijajaran kita; (4 ) membangun/membagi peran masing-masing ditiap kelembagaan (divisi); (5) harus kita bangun kepercayaan kepada publik yang dimulai dari internal kita; dan (6) kita harus melakukan monitoring dan evaluasi terkait MoU yang telah kita lakukan.
Bawaslu Wakatobi, Ngobrol Kamis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara hari ini Kamis (7/5/2026) mengambil tema“Strategi Kolaborasi dan Hubungan Antar Lembaga Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pemilu 2029.”
Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bahari saat menjadi pemantik diskusi menjelaskan bahwa strategi kolaborasi dan hubungan antar lembaga yang dimaksud memiliki tujuan yang sama, diantaranya yakni: (1) kita harus sepaham dengan apa yang akan kita kerjasamakan; (2) bagaimana membangun ini kita harus koordinasi dengan jajaran Pimpinan Bawaslu; (3) membangun komunikasi yang efektif dijajaran kita; (4 ) membangun/membagi peran masing-masing ditiap kelembagaan (divisi); (5) harus kita bangun kepercayaan kepada publik yang dimulai dari internal kita; dan (6) kita harus melakukan monitoring dan evaluasi terkait MoU yang telah kita lakukan.
Sementara itu, pemateri kegiatan ini Pimpinan Bawaslu Kabupaten Konawe, Restu menjelaskan bahwa konsep kolaborasi dalam pengawasan Pemilu merupakan kerja sama sinergis antar lembaga penyelenggara Pemilu untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu yang demokratis.
“Berbagi informasi dan sumber daya secara tepat waktu serta koordinasi tindakan berbagai pihak penyelenggara, aparat penegak hukum, media dan peserta Pemilu,” ujarnya.
Restu menjelaskan, tantangan Pemilu 2029 adalah disinformasi dan hoaks.
Menurutnya, penggunaan media digital, konten viral atau aplikasi media sosial menjadi sarana atau alat untuk promosi tapi bisa juga menjadi alat yang digunakan untuk melakukan black campaign (kampanye hitam), sehingga hal ini menjadi bahan diskusi bagaimana media sosial dapat dijadikan menjadi alat mitigasi dalam pengawasan kampanye pada Pemilu kedepan. Contohnya monitoring terhadap konten video menjadi salah satu tantangan karena banyak kasus sekarang orang saling melapor akibat konten video yang dipotong.
Strategi yang disiapkan pada Pemilu 2029 dalam membina kolaborasi dan hubungan antar lembaga antara lain, Bawaslu turut menggandeng perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan untuk meningkatkan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Program literasi digital juga menjadi perhatian penting guna menangkal disinformasi dan kampanye negatif di media sosial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
“Saat ini Kabupaten Konawe baru membangun kerja sama dengan pramuka karena pramuka merupakan institusi yang netral jauh dari pengaruh politik,” ujarnya mencontohkan.
Hadir dalam kegiatan ini sebagaimana biasa, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Iwan Rompo) dan pimpinan lain (Bahari), Kepala Sekretariat Bawaslu Sultra (Jalaluddin), Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas (Syahar Ibnu Isnain), para pejabat lain beserta staf.
Tidak lupa Pimpinan Bawaslu Kabupaten Wakatobi, Arfis yang juga merupakan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas beserta staf Bawaslu Kabupaten Wakatobi juga turut mengikuti kegiatan ini sacara daring.
Selain itu, kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap hari kamis ini juga diikuti seluruh pimpinan, kepala sekretariat dan staf Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Tenggara. (Humas)
